Kepakaran Saksi Ahli Kebakaran Hutan Kementerian LHK Diragukan
Kepakaran Saksi Ahli Kebakaran Hutan Kementerian LHK Diragukan Oleh : Herry Barus | Kamis, 30 November 2017 - 13:50 WIBKebakaran HutanINDUSTRY.co.id - Jakarta- Pertany…
Kepakaran Saksi Ahli Kebakaran Hutan Kementerian LHK Diragukan
Oleh : Herry Barus | Kamis, 30 November 2017 - 13:50 WIB

Kebakaran Hutan
INDUSTRY.co.id - Jakarta- Pertanyaan tentang keahlian saksi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) pada kasus-kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mengemuka setelah terungkapnya penggunaan data yang tidak valid dalam proses persidangan.
âKalau datanya tidak benar, jelas kepakaran saksi ahli Kementerian LHK perlu dipertanyakan,â kata pakar hukum lingkungan Dr Sadino kepada wartawan di Jakarta, Rabu (29/11/2017).
Sadino yang juga Direktur Eksekutif Biro Konsultasi Hukum dan Kebijakan Kehutanan itu menanggapi hasil persidangan gugatan perdata yang diajukan PT Jatim Jaya Perkasa (JJP ) kepada Basuki Wasis di Pengadilan Negeri Cibinong, Bogor, Jawa Barat.
Dalam gugatannya, PT JJP menilai Basuki Wasis telah melakukan perbuatan melawan hukum. Selain itu tabel hasi pengujian tanah bekas terbakar yang diterbitkan Laboratorium Pengaruh Hutan Bagian Ekologi Hutan Departemen Silvikultur Fakultas Kehutanan IPB, tertanggal 18 November 2013 dan Surat Keterangan Ahli untuk kasus perusakan lingkungan melalui pembakaran di PT JJP, Kabupaten Rokan Hlir, Riau tanggal 12 Desember 2013 yang ditandatangani Basuki Wasis adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan batal demi hukum.
PT JJP juga menggugat perdata Basuki Wasis ganti rugi sebesar Rp 610 miliar. Selain itu PT JJP menggugat Basuki Wasis untuk membayar uang paksa sebesar Rp10 juta per hari apabila lalai melaksanakan putusan pengadilan.
Sadino menjelaskan, terungkapnya data yang tidak valid membuat PT JJP bisa mengajukan upaya hukum lanjutan untuk kasus yang kini sedang dihadapi. Apa lagi, kesaksian Basuki Wasis dan data yang dipaparkannya, menjadi salah satu penentu vonis yang dijatuhkan untuk kepada PT JJP atas gugatan yang diajukan Kementerian LHK.
âPT JJP bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung,â katanya seperti dikutip dari siaran pers yang diterima Redaksi, Kamis (30/11/2017)
Sebelumnya atas gugatan yang diajukan Kementerian LHK, PT JJP divonis denda Rp1 miliar oleh Pengadilan Negeri Rokan HIlir untuk kebakaran yang terjadi di kebunnya (12/7/2017).
Pada kasus yang sama, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga mengabulkan gugatan banding perkara perdata yang diajukan Kementerian LHK kepada PT JJP untuk membayar ganti rugi dan biaya pemulihan lahan sebesar total Rp491 miliar, Mei 2017. Dalam kasus tersebut salah satu saksi ahli yang diajukan Kementerian LHK adalah Basuki Wasis.
Sadino mengungkapkan, terungkapnya penggunaan data yang tidak valid oleh Basuki Wasis juga menjadi peluang untuk melakukan upaya hukum lanjutan bagi sejum lah perusahaan yang sebelumnya digugat Kementerian LHK dan divonis sebagai penyebab karhutla.(
Baca Juga
Kadin Berharap BANI Samakan Persepsi Model Hukum Arbitrase Internasional
Ini Kronologi Tindak Pidana Suap RAPBD Jambi
Biro Hukum KPK Siap Hadapi Sidang Praperadilan Setya Novanto
Hari Ini MKD Dijadwalkan Periksa Setya Novanto
KPK Akui Telah Blokir Rekening Ketua DPR
Industri Hari Ini

Kamis, 30 November 2017 - 14:45 WIB
Summarecon Mal Bekasi Gelar Festival Kebudayaan Jepang
Ragam hiburan musik, merchandise, makanan, kompetisi serta kebudayaan khas negeri sakura lainnnya akan turut memeriahkan dalam balutan deko rasi warna-warni yang meriah di aera The Downtown Walk,â¦

Kamis, 30 November 2017 - 14:07 WIB
Perkebunan Sawit Bersertifikat RPSO Tiga Juta Hektar
Jumlah perkebunan sawit yang mendapatkan sertifikasi dari lembaga internasional Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) lebih dari tiga juta hektare di berbagai negara.

Kamis, 30 November 2017 - 13:59 WIB
Hitachi Siap Garap Smart City di Indonesia
Hitachi menilai smart city sangat tepat diterapkan di Indonesia. Pasar smart city masih sangat luas karena rata-rata, belum menggunakan smart city, hanya beberapa yang sudah mulai seperti Tanggerangâ¦

Kamis, 30 November 2017 - 13:48 WIB
Per September 2017, Jakarta Setiabudi Raih Laba Bersih Rp100 Miliar
PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk (JSPT) membukukan laba bersih sebesar Rp100,3 miliar sepanjang Januari-September 2017. Itu lebih tinggi 4% dibandingkan periode yang sama pada 2016 sebesarâ¦

Kamis, 30 November 2017 - 13:38 WIB
Keputusan Dirjen Pajak Baru Masih Menunggu Keputusan Presiden
Menteri Keuangan Sri Mulyani masih menunggu keputusan Presiden Joko Widodo mengenai pengganti Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi yang memasuki masa pensiun.
selengkapnyaIndustri Populer
1KPK Didesak Terapkan TPP U kepada Setya Novanto
2Sampai di Jakarta, Kevin Liliana Langsung Minta Makan Ayam Balado
3Kawasan Industri Kaltara Diharapkan Bisa Seperti Suzhou Industrial Park
4Pemeriksaan Ketua DPR Harus Izin Presiden Jokowi
5Himpunan Kawasan Industri Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Partai Golkar
6Mandiri Syariah Siapkan Plafond Pembiayaan Rp1,5 T untuk Pertamedika dan IHC
7KKP Gandeng CTC dan USAID Support Kawasan Wisata Bahari Berkelanjutan Dengan SKKNI
8Optimis Dengan Pasar Jawa Timur, Huawei Luncurkan Nova 2i
9Berstandar Jepang, Kawana Golf Residence di Respon Positif Investor
10Kendati Tren Penurunan Muncul, IHSG Masih Berpeluang ke Posisi 6.100
Magazine

Majalah Industry
November 2017
Subscribe
LOWONGAN KERJA
OPINI

Selamat Jalan, Mas Bondan

PNBP Mantu di Versailles

Integrated Cyber Campus

Trump Giat Jual Alutsista

Tidak ada komentar